Otonomi Daerah 2

-
PEMANFAATAN SDA, PENDISTRIBUSIAN SDA, DAN KAITAN UU NOMOR 25 TAHUN 1999
A.   Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah.
Sebagaimana UU No.22/1999 tentang Daerah, yang lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada tahun 2001, dan telah diperbaharui dengan UU No.32/2004. UU ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (UUPD) menjadi salah satu landasan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kota/kabupaten diharapkan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam terus dilakukan perbaikan. Hingga sekarang kebijakan otonomi daerah memiliki pengaruh yang baik dalam perkembangan daerah di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia terus berkembang dan memiliki kemandirian dalam pengembangan potensi daerah.
UU Ototnomi Daerah ini terlahir dari pandangan bahwa negara Indonesia (NKRI) yang mempunyai wilayah (kepulauan) sangat luas, lautan lebih luas dari daratan. Mustahil dikelola dengan baik melalui system pemerintahan yang sentralistik. Karena itu, diperlukan desentralisasi kekuasaan.
Dengan desentralisasi, diharapkan jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan hajat hidup rakyat. Artinya, pemerintah daerah yang pastinya lebih mengetahui kelemahan dan keunggulan daerahnya, baik dari sisi SDM dan SDA, dan pemerintah pusat diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna memakmurkan masyarakat.
UU Otonomi Daerah ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya secara lebih efektif, efisien dan partisipatif.
Pemerintah daerah harus berperan dengan aktif agar sasaran dari otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan mempergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang baik tanpa di dukung oleh pengelolaan yang baik tentunya akan tidak maksimal. Kewenangan dalam otonomi daerah harus dipertajam agar tepat “di jantung” sasaran yang dituju. Kita berharap otonomi daerah tidak disalahgunakan dalam kewenangannya. Otonomi tanpa ada alur yang mengatur tentunya akan oleng ditengah jalan. Disinilah dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Diantaranya masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus bersikap tranparan kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya agar kebutuhan dari daerah tersebut dapat terwujudkan. Kebijakan pemerintah di tingkat provinsi harus mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam agar dimanfaatan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
A.   Pendistribusian Hasil SDA dan Kaitannya Dengan UU No. 25 Tahun 1999
1.    Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2.    Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan.
3.    Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk itu diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
4.    Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber- sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur bedasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.
5.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah maka perlu ditetapkan Undang-Undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dana Perimbangan Pasal 6 :
1. Dana Perimbangan
a.  Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
b.  Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
2. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.
3. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua. puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
4. 10% (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% (dua puluh persen penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
5. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
6. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbang sebagai berikut :
a.) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15% (lima belas persen) untuk Daerah.
b.) Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.
PEMANFAATAN SDA BAGI SUATU DAERAH
- untuk menghidupi daerah tersebut
- untuk penghasilan bagi daerah tersebut
- menambah pemasukan suatu daerah
- memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut
- terciptanya lapangan kerja di daerah tersebut
Sumber:
http://radenrhyt.blogspot.com/2017/07/pemanfaatan-sda-pendistribusian-sda-dan.ht -          www.kompasian.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENGENAL BUDAYA INDONESIA LEWAT WEBTOON NDW

-
Gambar
Mendengar kata webtoon pasti yang ada dibenak kita adalah komik dengan genre fantasi atau romantisme, lantas apa hubungannya webtoon dengan budaya indonesia?? jawabannya ada dengan membaca langsung webtoon  Nusantara Droid War . Yup, komik karya Satria EXZ dan Vega Mandalika ini adalah webtoon fantasi yang mengangkat tema kebudayaan yang ada di Indonesia.  Ceritanya seputar battle boneka/karakter yang disebut droid virtual dalam sebuah area virtual reality yang canggih.  Konsep ini mirip-mirip dengan   Pokemon ,   Digimon ,   Bakugan   dari manga/anime Jepang yang sudah dikenal sebelumnya. Dalam webtoon ini diceritakan bahwa pada jaman itu sangat populer pertandingan antar droid player sampai ada turnamen berhadiah, dan para petarungnya bisa tenar dan banyak fans seperti layaknya artis. Yang menarik disini semua karakter droid diambil dari mitologi Indonesia. Sebut saja mulai dari Arjuna (ala wayang), Tuyul dan Kunti (ala makhluk gai...
Baca selengkapnya

Marthin Luther King Jr dan Perjuangannya Membela Ras Kulit Hitam

-
Gambar
Martin Luther King Jr sang penerima nobel price perdemaian ini adalah pegiat dan pejuang kesamaan hak-hak kaum sewarganya, kaum Negro, yang sampai saat itu masih mengalami diskriminasi rasial. Ia lalu dikenal sebagai simbol perjuangan hak-hak asasi manusia, simbol pencari kesamaan hak dan keadilan bagi semua orang. Berkat perjuangannya pemisahan (segregasi) rasial di Amerika diakhiri. Dia adalah juga penentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Titik awal gerakan mencari persamaan hak dimulai ketika pada 1 Desember 1955 seorang penjahit pakaian berkulit hitam bernama Rosa Parks menaiki sebuah bus. Karena kelelahan Rosa tidak menghiraukan permintaan dari sopir untuk memberikan tempat duduknya kepada seorang penumpang berkulit putih. Akibatnya, Ny. Parks ditahan karena dianggap melawan hukum dan didenda sebesar sepuluh dolar Amerika. Peristiwa itu menyulut kemarahan kaum Negro. Dr King menyerukan boikot kepada seluruh kaum Negro di Montgomery untuk tidak lagi me...
Baca selengkapnya

Cinta Kasih Menurut Mahatma Gandhi

-
Gambar
Siapa yang tidak mengenal Mahatma Gandhi, seorang revelusioner yang memperjuangkan kemerdekaan India. Ia mulai merintis perjuangannya saat berada di Afrika Selatan. Pada tahun 1893 dimana ia melihat adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap masyarakat India, serta kaum negro di sana untuk melakukan tindakan non-kooperasi terhadap pemerintah / penguasa Afrika Selatan.  Gandhi yakin bahwasanya penindasan tidak hanya pada mereka yang membangkang, namun juga pada yang luka-luka dan meregang nyawa. Dalam catatan hariannya, Gandhi menulis, "Saat itu tak ada orang Eropa yang bersedia membantu membalut luka mereka...Kami harus membersihkan luka-luka orang Zulu yang tidak dirawat setidaknya setelah lima atau enam hari yang lalu, karena itu luka-lukanya membusuk dan sangat menakutkan. Kami menyukai pekerjaan kami."Situasi itu menjadi peletup kesadaran Gandhi bahwa kekerasan tak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Bila mata dibalas dengan ma...
Baca selengkapnya